detikfinance
Saya bekerja di perusahaan transportasi dari tahun 2006. Ada sebagian customer menolak ditagihkan PPN karena alasannya angkutan tidak ada PPN dan sebagian meminta atas PPN.
Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kami harus menagihkan PPN 10% ? Sebagai catatan, angkutan yang kami pakai masih plat hitam.
Jawaban :
Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) butir i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18/2000 ditetapkan bahwa Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
Definisi kendaraan angkutan umum sesuai dengan Pasal 1 huruf 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam (Plat Kuning)
Dalam kasus saudara, disebutkan bahwa jenis angkutan yang saudara pergunakan untuk penyerahan jasa transportasi masih menggunakan plat hitam (tanda nomor kendaraan dengan dasar hitam dan tulisan putih). Dengan demikian, atas penyerahan jasa transportasi yang perusahaan saudara berikan tidak termasuk dalam kategori jenis jasa yang tidak dikenakan PPN dan perusahaan saudara wajib memungut PPN dengan tarif sebesar 10% .
Artikel terkait :
- Apakah TKI Wajib Punya NPWP ?
- Seputar Sistem Pemungutan Pajak Indonesia
- Pajak Atas Jasa di Luar Negeri
- PPN Atas Ekspor Software Ke LN
- Pemotongan PPh Sewa Ruko
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
Saya bekerja di perusahaan transportasi dari tahun 2006. Ada sebagian customer menolak ditagihkan PPN karena alasannya angkutan tidak ada PPN dan sebagian meminta atas PPN.
Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kami harus menagihkan PPN 10% ? Sebagai catatan, angkutan yang kami pakai masih plat hitam.
Jawaban :
Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) butir i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18/2000 ditetapkan bahwa Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
Definisi kendaraan angkutan umum sesuai dengan Pasal 1 huruf 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam (Plat Kuning)
Dalam kasus saudara, disebutkan bahwa jenis angkutan yang saudara pergunakan untuk penyerahan jasa transportasi masih menggunakan plat hitam (tanda nomor kendaraan dengan dasar hitam dan tulisan putih). Dengan demikian, atas penyerahan jasa transportasi yang perusahaan saudara berikan tidak termasuk dalam kategori jenis jasa yang tidak dikenakan PPN dan perusahaan saudara wajib memungut PPN dengan tarif sebesar 10% .
Artikel terkait :
- Apakah TKI Wajib Punya NPWP ?
- Seputar Sistem Pemungutan Pajak Indonesia
- Pajak Atas Jasa di Luar Negeri
- PPN Atas Ekspor Software Ke LN
- Pemotongan PPh Sewa Ruko
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
