GALERI PAJAK KITA

PPh Untuk Perusahaan Asing

2010-09-19T19:45:00.000+07:00

detikFinance

Ada satu perusahaan asing yang berniat membuka usaha di Indonesia dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memberi order dan di produksi dan dikirim ke perusahaan lokal. Sementara status perusahaan asing ini masih belum terdaftar sebagai perusahaan di Indonesia.

Dengan kondisi seperti ini perusahaan tersebut juga tidak menginginkan adanya pemotongan pajak apapun atas profit yang dibayarkan oleh perusahaan yang mendapat order untuk memproduksi barang. Dalam hal ini apakah perusahaan pembuat barang bisa dijadikan sebagai wajib pajak?

Jawaban :

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang 28 tahun 2007, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri antara lain adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pasal 2A ayat (2) peraturan yang sama, kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan pembuat barang merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sehingga merupakan wajib pajak dalam negeri.

Tanggung Jawab Renteng Pembayaran PPN

2010-08-28T05:17:00.000+07:00

Okezone

Perusahaan tempat saya bekerja ada transaksi pembelian barang electronik ke supplier, tapi pada invoice-nya itu si supplier tidak mencantumkan PPN 10 persen untuk barang yang kami beli, sedangkan tiap bulan perusahaan tempat saya bekerja selalu melapor ke kantor pajak. Yang mau saya tanyakan adalah apakah ada masalah dengan pajaknya bila barang yang kita beli dari supplier itu tidak ada PPN 10 persennya?

Jawaban :

Pembelian yang tidak dipungut PPN tidak akan menimbulkan masalah bagi pembeli jika penjual barang belum dikukuhkan atau belum seharusnya dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Sebaliknya jika penjual seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP, transaksi ini memang dapat menimbulkan masalah tanggung jawab renteng bagi pembeli, yaitu pembeli dikenakan kewajiban untuk membayar PPN yang terutang.

Namun tidak perlu khawatir, tanggung jawab renteng ini tidak akan dikenakan secara otomatis terhadap pembeli. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16F UU No. 42 Tahun 2009 dan penjelasannya, tanggung jawab rentang ini hanya dapat dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa jika :

a. Pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan

b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Berikut saya lampirkan pasal-pasal yang dirujuk pada UU PPN, sbb:

Pasal 16F UU No 42 Tahun 2009

Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Penjelasan Pasal 16F UU No 42 Tahun 2009

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa.

Oleh karena itu sudah seharusnya pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabilan ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa.

BPHTB Atas Hibah

2010-08-03T00:18:00.000+07:00

Okezone

Saya mendapat hibah tanah dan bangunan dari saudara sepupu ayah (tante), apakah saya nantinya terkena pajak?

Jawaban :

Aspek BPHTB

Harus jelas dulu apakah Anda mendapatkan hibah wasiat dari pemberi wasiat setelah pemberi hibah meninggal dunia atau hibah biasa?

Bila Anda mendapatkan hibah wasiat maka berdasarkan UU No 20 tahun 2000 dan PP No 111 tahun 2000, maka BPHTB atas penyerahan atas Tanah/Bangunan dikenai tarif 50% dari tarif BPHTB seharusnya.

Ketentuan ini juga berlaku untuk perolehan secara waris. Namun bila Anda mendapatkan hibah biasa (bukan hibah wasiat) maka tarif BPHTB akan dikenai seperti biasa.

Aspek Pajak Penghasilan (PPh)

Di samping itu hibah tanah dan bangunan dari tante tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan pajak seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU No 36 tahun, harta hibah yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh) hanyalah hibah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- Hibah diterima oleh orang tua dan anak kandung, keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil; dan

- Hibah tidak berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan PPh, maka atas hibah itu perlu dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh sebagai Objek Pajak.

Jika TKI Ingin Kredit Rumah

2010-07-04T22:59:00.001+07:00

detikFinance

Saya TKI bekerja di Brunei, saya membaca artikel bahwa TKI tak perlu punya NPWP. Pertanyaannya, Saya ingin kredit rumah di Indonesia (KPR) dan 1 persyaratannya adalah NPWP, apakah ada alternatif lain jika tak ada NPWP?

Kalau saya mengurus NPWP, bagaimana mengisi SPT tiap tahun ? Apakah diisi nol karena saya tidak ada pendapatan lain di Indonesia.

Jawaban :

Berdasarkan PER-35/PJ/2008, disebutkan bahwa atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menggunakan SSB yang disebabkan adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dicantumkan NPWP yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan.

Lebih lanjut dalam PER-2/PJ/2009 yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Lebih lanjut disebutkan bahwa Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.

Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan diatas, apabila saudara bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan maka saudara dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri dan tidak wajib memiliki NPWP. Namun, apabila saudara ingin mengajukan KPR atas kepemilikan rumah maka wajib memiliki NPWP karena salah satu dokumen yang wajib disertakan adalah NPWP.

Mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan, apabila atas penghasilan saudara di luar negeri telah dikenakan pajak di luar negeri maka di SPT penghasilan luar negeri tersebut tidak perlu dimasukkan. SPT diisi dengan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Misalnya : penghasilan bunga dari tabungan atau deposito.

Pajak Perusahaan Outsourcing

2010-05-23T23:18:00.003+07:00

detikFinance

Kami adalah perusaaan Penyedia tenaga Outsourcing, Mempunyai beberapa Mitra. Selama ini kami tetap dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari mitra-mitra kami untuk Managemen Fee. Beberapa Waktu yang lalu kami mendapat mitra Baru. Tetapi mitra kami ini mempermasalahkan untuk PPh pasal 23, menurut mereka selain dipotong dari Managemen Fee 2%, PPH 23 juga dipotong dari Gaji Karyawan, Apakah memang seperti itu, mohon untuk penjelasannya.

Jawaban :

Berdasarkan PMK No. 244/PMK.03/2008 Pasal 1 dan Pasal 2 huruf k, "Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas penghasilan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu jenis jasa lain adalah jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services).

Lebih lanjut dalam SE-53/PJ/2009 yang dimaksud dengan "jumlah bruto adalah jumlah seluruh penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.

Namun pembayaran tersebut harus dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas.

Berdasarkan peraturan diatas, maka dapat disimpulkan apabila Perusahaan penyedia tenaga outsourcing menyampaikan tagihan atas jasa manajemen dan reimbursement biaya gaji karyawan yang dilengkapi dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji maka pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% hanya dikenakan atas jasa manajemen tidak termasuk gaji karyawan.

Apabila tidak ada bukti pendukung untuk reimbursement biaya gaji karyawan maka pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% akan dikenakan atas keseluruhan nilai tagihan.

Apakah Pesangon Masuk Laporan SPT Akhir Th ?

2010-04-17T19:43:00.000+07:00

Okezone

Jika pesangon sudah pernah dilaporkan di SPT bulan-bulan sebelumnya, apakah perlu dilaporkan kembali pada bulan Desember ?

Jawaban:

Dalam hal pesangon yang sudah pernah dilaporkan di SPT bulan-bulan sebelumnya dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final, pada prinsipnya pesangon-pesangon tersebut tidak perlu dilaporkan kembali di bulan Desember tahun pajak yang bersangkutan.

Namun jika sebaliknya, yaitu dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final, maka pesangon-pesangon yang pernah dilaporkan di SPT bulan-bulan sebelumnya itu wajib dilaporkan kembali di masa Desember tahun pajak yang bersangkutan. Sebab berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-33/PJ./2009, SPT Masa Desember digunakan untuk melaporkan jumlah kumulatif penghasilan bruto dan pajak terutang selama satu tahun kalender.

Adapun sejak 16 November 2009 -berdasarkan PP No. 68 Tahun 2009 dan PMK No.: 16/PMK.03/2010-, pesangon yang dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah pesangon yang dibayarkan secara sekaligus, yaitu jika sebagian atau seluruhnya dibayar dalam waktu dua tahun kalender. Tarifnya adalah:

a) 0 persen atas penghasilan bruto hingga Rp50 juta;

b) 5 persen atas penghasilan bruto di atas Rp50 juta hingga Rp100 juta;

c) 15 persen atas penghasilan bruto di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta;

d) 25 persen atas penghasilan bruto di atas Rp500 juta.

Pesangon yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya dikenakan PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final dengan tarif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008).

Sementara itu untuk sebelum 16 November 2009, tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final atas pesangon yang dibayarkan secara sekaligus adalah:

a) 0 persen atas penghasilan hingga Rp25 juta;

b) 5 persen atas penghasilan bruto di atas Rp 25 juta - Rp 50 juta;

c) 10 persen atas penghasilan bruto di atas Rp 50 juta – Rp 100 juta;

d) 15 persen atas penghasilan bruto di atas Rp 100 juta hingga Rp 200 juta;

e) 25 persen atas penghasilan bruto di atas Rp 200 juta.

Pajak atas Jual Beli Saham

2010-04-02T22:36:00.000+07:00

detikFinance

Bagaimana pajak penghasilan dari trading saham. Sejauh ini yang saya ketahui adalah pajak penghasilan sebesar 0,1% dari penjualan saham (lewat broker).

Diluar ini, apakah saya masih harus menghitung pajak atas gain yang saya dapatkan? Apakah perhitungannya kurang lebih sama dengan pajak penghasilan sebagai pegawai swasta?

Jawaban :

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) butir c Undang-Undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura dapat dikenai pajak bersifat final.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 lebih lanjut menjelaskan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud diatas adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Dalam pertanyaan saudara diketahui bahwa saudara melakukan penjualan saham (lewat broker) yang telah dipungut PPh sebesar 0.1% dari nilai penjualan saham. Dengan asumsi transaksi penjualan saham saudara adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebut diatas, maka terhadap laba atas penghasilan penjualan saham yang telah dipungut PPh Final, tidak perlu diperhitungkan kembali PPh-nya pada saat pelaporan SPT PPh Tahunan saudara.

Namun, saudara diwajibkan untuk tetap melaporkan total nilai penjualan saham di bursa efek dan PPh terhutang yang telah dipungut dalam suatu tahun pajak pada Lampiran 1770S - II bagian A huruf 3 atau Lampiran 1770 - III bagian A huruf 3.

PPN Atas Jasa Transportasi Plat Hitam

2010-02-05T21:56:00.002+07:00

detikfinance

Saya bekerja di perusahaan transportasi dari tahun 2006. Ada sebagian customer menolak ditagihkan PPN karena alasannya angkutan tidak ada PPN dan sebagian meminta atas PPN.

Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kami harus menagihkan PPN 10% ? Sebagai catatan, angkutan yang kami pakai masih plat hitam.

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) butir i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18/2000 ditetapkan bahwa Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Definisi kendaraan angkutan umum sesuai dengan Pasal 1 huruf 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam (Plat Kuning)

Dalam kasus saudara, disebutkan bahwa jenis angkutan yang saudara pergunakan untuk penyerahan jasa transportasi masih menggunakan plat hitam (tanda nomor kendaraan dengan dasar hitam dan tulisan putih). Dengan demikian, atas penyerahan jasa transportasi yang perusahaan saudara berikan tidak termasuk dalam kategori jenis jasa yang tidak dikenakan PPN dan perusahaan saudara wajib memungut PPN dengan tarif sebesar 10% .

Artikel terkait :
- Apakah TKI Wajib Punya NPWP ?
- Seputar Sistem Pemungutan Pajak Indonesia
- Pajak Atas Jasa di Luar Negeri
- PPN Atas Ekspor Software Ke LN
- Pemotongan PPh Sewa Ruko
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan

Apakah TKI Wajib Punya NPWP ?

2009-12-27T21:17:00.002+07:00

detikFinance

Seorang TKI yang sedang bekerja di luar negeri. Apakah wajib punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Bagaimana perhitungan & pembayaran pajaknya? Mohon penjelasannya.

Jawaban :

Apakah TKI wajib punya NPWP?

Merujuk kepada Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar Negeri disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Lebih lanjut Pasal 2 peraturan yang sama disebutkan bahwa Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia, dengan kata lain menjadi objek pajak luar negeri (Negara sumber yang berhak melakukan perpajakan).

Kemudian Pasal 2 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, TKI selama bekerja di luar negeri tidak perlu memiliki NPWP. Namun saat ini banyak yang memiliki NPWP semata-mata untuk tujuan bebas fiskal luar negeri.

Bagaimana perhitungan & pembayaran pajaknya?

Atas penghasilan TKI yang berasal dari luar negeri tidak dikenakan pajak di Indonesia, namun sesuai Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-2/2009 menyebutkan bahwa "dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku".

Artikel terkait :
- Seputar Sistem Pemungutan Pajak Indonesia
- Pajak Atas Jasa di Luar Negeri
- PPN Atas Ekspor Software Ke LN
- Pemotongan PPh Sewa Ruko
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?

Seputar Sistem Pemungutan Pajak Indonesia

2009-11-22T21:56:00.002+07:00

detikFinance

Bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia, apakah menggunakan sistem pemungutan PPh Self asessment atau withholding system?

Sebab ada beberapa perusahaan yang berperan sebagai wajib pungut atau wajib potong, yang mana berarti perusahaan berperan sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP, memotong dan melaporkan PPh.
Bukankah itu merupakan dari withholding system.

Sedangkan karyawan atau pegawai diwajibkan untuk mengisi SPT, yang mana berarti karyawan atau pegawai menghitung, menyetor dan melaporkan PPh terutang sendiri tanpa melalui pihak ketiga atau fiskus, dan ini merupakan ciri dari self assessment system.

Jawaban :

Sistem pemungutan pajak, terbagi atas :

a. Official Assessment System : Pemerintah (Fiskus) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Artinya Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment system : Wajib Pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya mengawasi.

c. Witholding tax system : Pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang.

Di Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut.

Official assessment sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

Self assessment sistem contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

Sementara withholding tax sistem diterapkan dalam mekanisme pemotongan / pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh / SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Artikel terkait :
- Pajak Atas Jasa di Luar Negeri
- PPN Atas Ekspor Software Ke LN
- Pemotongan PPh Sewa Ruko
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing

Pajak Atas Jasa di Luar Negeri

2009-10-28T21:26:00.002+07:00

detikfinance

Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemindahan barang (personal household) dari Indonesia ke luar negeri. Atas jasa yang perusahaan kami sediakan, maka kami mengenakan jasa atas "ocean freight" dan jasa atas pembongkaran barang setelah sampai di tujuan yakni di luar negeri.

Pertanyaan : Apakah atas jasa ocean freight dan jasa pembongkaran barang setelah sampai di tujuan dikenakan PPN ?

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, diatur bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur antara lain :

Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Penyerahan jasa Angkutan Umum di air sebagaimana dimaksud adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut, Penyerahan jasa Angkutan Umum di sungai dan danau, dan penyerahan jasa Angkutan Umum penyeberangan.

Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa Angkutan Laut yang dilakukan dengan cara :

a. Ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
b. Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip).

Dengan demikian, dalam hal perusahaan Saudara termasuk ke dalam kategori penyedia jasa angkutan umum di air sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka atas jasa ocean freight yang diberikan bukan merupakan objek PPN. Lebih lanjut, atas jasa bongkar muat yang dilakukan di luar negeri bukan merupakan objek PPN karena jasa bongkar muat tersebut tidak dilakukan di dalam daerah Pabean.

Artikel terkait :
- PPN Atas Ekspor Software Ke LN
- Pemotongan PPh Sewa Ruko
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?

PPN Atas Ekspor Software Ke LN

2009-10-11T21:48:00.002+07:00

detikfinance

Saya bekerja pada konsultan software. Baru-baru ini perusahaan kami bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri untuk pembuatan software. Software tersebut dibuat di Indonesia, kemudian kami bawa ke client di luar negeri dengan cara mengirim engineer untuk memasang software tersebut. Kami akan mengirimkan invoice kepada client atas penjualan software tersebut.

Apakah atas penjualan ke luar negeri tersebut dikenakan PPN 0%? Atau ada perlakukan pajak khusus untuk penjualan software ke luar negeri.

Jawaban :

Dalam memory penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Atas penjualan software (barang tidak berwujud) ke Luar Negeri telah memenuhi syarat sesuai dengan memory penjelasan tersebut di atas sehingga atas penjualan software tersebut dikenakan PPN sebesar 10%.

Artikel terkait :
- Pemotongan PPh Sewa Ruko
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa

Pemotongan PPh Sewa Ruko

2009-10-02T23:34:00.002+07:00

Detik

Bulan lalu saya menyewakan ruko saya kepada pihak A. Dikontrak ditulis beban pajak ditanggung oleh masing-masing pihak, PPN oleh pihak A dan PPh oleh saya dan setelah dibayarkan uang kontrak ternyata uang yang saya terima sudah dipotong pajak 10 persen. Saya tanya kepada pihak A, dikatakan bahwa potongan PPh.

Yang ingin saya tanyakan, apakah mereka berhak memotong PPh saya? Karena menurut saya yang membayar PPh itukan saya pribadi setiap tahun dan dari mana saya tahu bahwa potongan saya itu akan dibayarkan oleh mereka karena mereka tidak pernah menanyakan NPWP saya.

Jawaban:
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa penghasilan yang dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Lebih lanjut, Pasal 2 Perturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan mengatur bahwa atas penghasilan sebagaimana dimaksud yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.

Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Di samping itu, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 mengatur bahwa Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

Dengan demikian, dalam hal pihak A bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak maka pihak A berkewajiban melakukan pemotongan PPh atas pembayaran sewa ruko kepada Saudara sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. Lebih lanjut, Saudara akan mendapatkan bukti pemotongan PPh Final dari pihak A yang melakukan pemotongan pajak tersebut.

Artikel terkait :
- Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri?
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?

Bagaimana Cara Bebas Fiskal Luar Negeri ?

2009-09-12T22:55:00.003+07:00

Okezone

Kalau kita punya NPWP akan bebas tidak bayar Fiskal Luar Negeri. Itu berlaku untuk anak dan istri dan semua yg ada di dalam Kartu Keluarga (KK). Apakah memang benar begitu?

Lantas bagaimana untuk yang tidak bekerja. Misal ibu rumah tangga umur 70 tahun yang tentu tidak kerja tapi tidak ada di dalam KK. Bisa jadi karena memang tinggal sendiri. Apa harus bayar fiskal? Bagaimana pula misalnya mengajak supir dan dia tidak punya NPWP?

Intinya, selain yang punya NPWP siapa lagi yg bisa dapat fasilitas bebas fiskal? Tidak lucu juga kalau orang tidak kerja diajak ke luar negeri harus bayar fiskal 2,5 juta.

Jawaban :

Persoalan fiskal luar negeri (FLN) ini adalah persoalan gampang sekaligus susah. Ketentuan umumnya adalah setiap wajib pajak yang punya NPWP bebas FLN bila hendak berangkat ke luar negeri. Namun masih banyak wajib pajak yang karena tidak tahu peraturan perpajakan alias tidak tahu hak dan kewajibannya, akhirnya pada saat last minute ketika keberangkatan ke luar negeri di bandara, terpaksa harus membayar Rp2,5 juta cash.

Apalagi ada sebagian orang yang karena hendak berangkat ke luar negeri, misalnya hendak menunaikan umrah, maka terpaksa juga harus membayar FLN. Apalagi banyak dari peserta umrah yang berasal dari daerah yang tidak sepenuhnya paham apa itu FLN dan bagaimana supaya bebas FLN.

Nah persoalan di atas bisa diatasi sebagai berikut :
1. Kalau sudah punya NPWP, maka seluruh anggota keluarga yang ada dalam Kartu Keluarga dibebaskan dari membayar fiskal luar negeri dengan persyaratan tersendiri yaitu melampirkan NPWP dan fotokopi KK yang memuat nama istri, anak, atau atau suami, anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (orangtua kandung, mertua) serta anak angkat (anak tiri) yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Khusus untuk anak di bawah usia 21 tahun bebas langsung FLN.

Khusus untuk anak berusia di atas 21 tahun, orangtua, mertua yang namanya tercantum dalam kartu keluarga dan sepenuhnya tanggungan wajib pajak yang punya NPWP, maka mereka bebas FLN dengan syarat menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/ SKTS dan fotokopi Kartu Keluarga.

Khusus bagi orangtua yang namanya tidak tercantum dalam KK tapi sepenuhnya menjadi tanggungan oleh orang pribadi yang memiliki NPWP, maka orangtua tersebut bebas FLN dengan syarat WP yang mempunyai NPWP membuat Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua.

2. Bagaimana bila ingin mengajak orang yang tidak bekerja ke luar negeri dan tidak ada hubugan keluarga? Saya menyarankan jalan keluarnya, yaitu bagi yang tidak punya NPWP (siapa pun dan dilokasi manapun ia berada) didaftarkan saja via e-registration NPWP yang bisa diakses di web DJP www.pajak.go.id ataupun langsung mendaftar di http://ereg.pajak.go.id.

a. Isikan data lengkap sesuai yang diminta oleh formulir e-registration itu merujuk KTP dan tanda bukti diri lainnya.

b. Bila sudah selesai mengisi formulir, maka segera cetak Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) dan Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah diisi.
Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang sifatnya dipersamakan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ataupun NPWP. Cukup dengan menunjukkkan SKTS ini maka pemilik yang namanya tercantum dalam SKTS ini sudah bebas FLN.

Perlu dicatat bahwa :
a. SKTS ini berlaku selama satu bulan, bila tidak di follow up ke KPP di tempat dimana terdaftar dengan membawa fotokopi KTP ataupun bukti lainnya maka otomatis proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem.

Bagaimana dengan kewajiban perpajakan setelah mendapat SKTS ini? Berdasar keterangan dari www.pajak.go.id dapat disampaikan bahwa "Dalam hal Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud diatas (SKTS) belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem", maka secara otomatis pemilik SKTS ini tidak menjalankan kewajiban lain perpajakannya sebagaimana pemilik NPWP lainnya, kondisi ini terjadi bila SKTS tidak kita follow up ke KPP di tempat dimana kita mendaftar.

b. Pendaftaran NPWP harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan ke LN, supaya aman ya pendaftaran NPWP via e-registration ini dilakukan sepekan sebelum keberangkatan ke LN.

c. Fotokopi SKTS ini harus dibawa dan ditunjukkan sewaktu akan berangkat keluarga negeri.

Apa yang saya sebutkan di atas sudah dipraktikkan untuk orang-orang yang akan berangkat berangkat umrah dan tidak ada masalah apapun. Jadi ternyata tidak masalah, KTP domisili di mana pun bisa kita daftarkan via e-registration.

Artikel terkait :
- Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV

Pajak Apa Saja Atas Penjualan Rumah?

2009-08-12T20:19:00.001+07:00

DetikFinance

Saya berniat menjual rumah di Sidoarjo, yang ingin saya tanyakan adalah pajak atau bea apa saja yang harus saya tanggung? dan pajak atau bea apa saja yang ditanggung oleh pembeli?

Saya pernah mendengar adanya Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan, benarkah demikian? Siapa yang wajib menanggung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)?

Jawaban :

Peraturan Pemerintah No. PP 71/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh).

- Besarnya PPh yang dimaksud adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- Nilai pengalihan hak yang dimaksud di sini adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan kecuali :

a. Dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;

b. Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh tersebut adalah :
a. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;

c. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

d. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan;

Sesuai dengan peraturan di atas, maka atas penjualan rumah tersebut terhutang PPh sebesar 5% oleh penjual, kecuali bila penjualan rumah tersebut masuk dalam kategori yang dikecualikan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

UU No. 21 Tahun 1997 sebagimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- BPHT adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

- Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau badan karena wakaf;

f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

- Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pegelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, maka BPHTB adalah pajak yang dibayarkan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dengan demikian terhutang oleh pembeli, dan tarifnya adalah sebesar 5%.

Artikel terkait :
- PPH 21 Karyawan Kontrak
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa

PPH 21 Karyawan Kontrak

2009-08-01T20:27:00.002+07:00

DetikFinance

Saya ingin menanyakan besarnya PPh 21 yang dikenakan untuk pribadi. Ada seorang eks karyawan kami, diberikan kontrak yang mana dijelaskan disitu sebagai Tax consultant Service selama 6 bulan ke depan dengan gaji perbulannya Rp 5 juta. Yang ingin saya tanyakan :

1. Dari penghasilan Rp5 juta, berapakah besar PPh 21 yg harus dipotong ? Dan berapakah gaji bersihnya per bulan tsb ?

2. Apakah dia termasuk Karyawan lepas/bebas atau Jasa Ahli, karena dia tidak memiliki sertifikat atau surat semacam itu. Perusahaan hanya membutuhkan servicenya karena kebetulan dia sedang tidak bekerja. Apakah langsung dipotong 5% sesuai dengan pasal 17 atau diberlakukan pengurangan PTKP ?

3. Bukti Potong seperti apakah yang harus saya berikan kepada eks karyawan tersebut?

4. Dan bagaimanakan dalam pembuatan SPT Pribadi dia pada tahun depan? Apakah akan menjadi kurang bayar atau lebih bayar ?

Jawaban :

Menjawab pertanyaan Sdr mengenai pengenaan PPh 21 untuk pembayaran atas jasa Tax Consultant Services, bila dianggap sebagai pegawai tetap, pengenaan pajaknya adalah tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan bila dianggap sebagai Tenaga Ahli, berdasarkan PER-31/PJ/2009, maka pengenaan pajaknya adalah tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1), atas jumlah kumulatif dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Dalam peraturan yang sama, juga diuraikan bahwa pengurangan PTKP dapat diberikan dalam hal penerima penghasilan bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Sehingga, dalam kasus ini, bila dikategorikan sebagai Tenaga Ahli, tidak diperkenankan mendapatkan pengurangan PTKP.

Perlu diperhatikan bahwa dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki NPWP.

Bila dikategorikan sebagai pegawai tetap, bukti potong wajib diberikan oleh Pemotong paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir, atau 1(satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Untuk selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, bukti potong wajib diberikan oleh Pemotong setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Dalam SPT Tahunan Pribadi nantinya, penghasilan yang diterima akan dilakukan perhitungan ulang, dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1), sehingga dapat mengakibatkan kurang ataupun lebih bayar pajak, tergantung dari penghasilan lain yang diterima oleh yang bersangkutan.

Artikel terkait :
- Pajak Pengiriman Barang
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Pengiriman Barang

2009-07-19T22:15:00.005+07:00

detikFinance

Kantor saya bergerak dalam bidang pengiriman barang (cargo), beberapa waktu lalu ada permintaan pengiriman mesin genset diesel seharga Rp 2,3 miliar dari Semarang menuju ke Banjarmasin dengan biaya pengiriman Rp 25.500.000.

Lalu pihak pemilik genset meminta harga plus PPN 10 % dan PPh 2%, jadi harga yang saya berikan setelah dikurangi PPh dan ditambah PPN menjadi Rp 27.540.000

Yang saya ingin tanyakan, apakah pengiriman barang dikenakan PPN dan PPh? Karena setahu saya tidak dikenakan. Dari pihak pengirim genset lalu meminta faktur pajak PPN kepada perusahaan saya. Jujur saja saya bingung, karena selama ini belum pernah ada perusahaan yang meminta faktur pajak, dan biasanya pajak baru kita bayarkan pada akhir bulan berikutnya.

Bagaimana tata cara pengurusannya, dan apakah PPN dan PPh dalam pengiriman barang ada?

Jawaban

PPN atas Jasa pengiriman Barang

Atas Jasa pengiriman barang (umumnya dalam peraturan pajak disebut juga sebagai jasa ekspedisi atau jasa pengepakan dan pengiriman paket) melalui perusahaan ekspedisi dikenakan PPN sebesar 1% dari nilai kontrak (PPN 10% x DPP (= 10% x Nilai Kontrak)), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No.251/KMK.03/2002.

Dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan jasa pengiriman barang tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak dalam rangka usaha tersebut.

Dengan demikian, bahwa betul untuk jasa pengiriman paket/ekspedisi maka wajib memungut PPN dengan tarif efektif 1 %. Maka dalam kasus saudara PPN yang terutang adalah 1% x Rp. 25.500.000 = Rp. 255.000. Jadi harga setelah dikenakan PPN menjadi sebesar Rp 25.755.000.

Untuk dapat memungut PPN saudara harus dikukuhkan dahulu sebagai PKP dan memperoleh NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dari KPP tempat saudara terdaftar. NPPKP tersebut harus dicantumkan dalam Faktur Pajak yang wajib saudara buat untuk menyertai setiap invoive yang saudara terbitkan. Kemudian saudara wajib melaporkan semua Faktur Pajak yang saudara terbitkan atau saudara terima setiap bulannya dengan menggunakan SPM (Surat Pemberitahuan Masa) dan SPM paling lambat dilaporkan ke KPP terdaftar setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

PPh atas Jasa Pengiriman Barang

Mengenai PPh 23, untuk jasa pengiriman barang tidak termasuk dalam jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, maka mulai 1 Januari 2009, atas jasa pengiriman barang tidak lagi dipotong PPh Pasal 23.

Artikel terkait :
- Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan

Pajak Atas Penjualan Tanah Dan/Atau Bangunan

2009-07-08T20:36:00.004+07:00

Pada bulan Maret 2009, saya menjual sebidang tanah seluas 330m2 seharga Rp36 juta, status tanah masih Akta Jual Beli. PBB tahun 2009 yang baru keluar pada Maret ini tercantum NJOP sebesar Rp 128.000/m2 sedangkan tahun lalu masih Rp 103.000/m2.
Yang ingin saya tanyakan : biaya-biaya apakah yang harus ditanggung masing-masing penjual & pembeli ?

Jawaban :

Perlakuan perpajakan dari sisi penjual sebagai orang pribadi Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.48/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.71/2008 ditetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (PPh) dengan cara membayar sendiri PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos/Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Adapun besarnya PPh adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pengalihan hak tersebut adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71/2008 Pasal 5, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 aya t (1) adalah:

Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan jumlah bruto pcngalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Perlakuan Perpajakan dari sisi pembeli :

Berdasarkan UU Nomor 21/1997 sebagaiman telah diuah terakhir dengan UU Nomor 20/2000 ditetapkan bahwa pemindahan hak karena jual beli dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

Mengingat harga jual tanah lebih kecil daripada nilai NJOP PBB menurut SPPT PBB tahun pajak 2009, maka nilai NPOP yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB adalah nilai menurut NJOP menurut SPPT PBB tahun pajak 2009, yaitu sebesar Rp42.240.000 (330 m2 x Rp 128.000)

Artikel terkait :
- Seputar PPh Jasa Konstruksi
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Seputar PPh Jasa Konstruksi

2009-06-17T20:13:00.003+07:00

DetikFinance

Sesuai PP No.51 tahun 2008 tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang saya tanyakan adalah :

1. Didalam satu kontrak terdapat 2 rekanan yang rekanan A bertugas sebagai pengadaan barang sedangkan rekanan B bertugas sebagai pelaksana pembangunan konstrusi tsb( konstruksi mekanikal ). Pertanyaannya adalah apakah kedua rekanan tersebut dikenakan PPh jasa Konstruksi atau rekan A tetap dikenakan PPh pasal 22 ?

2. Hampir sama dengan pertanyaan no.1. Didalam 1 kontrak jasa Konstruksi mekanikal ( 1 rekanan ) tapi didalam kontrak tsb dapat dipisahkan antara material dan jasa. Pertanyaannya adalah apakah materialnya bisa dikenakan PPh ps.22 atau secara keseluruhan dikenakan PPh jasa Konstruksi ?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 2 PP 51 Tahun 2008, penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Kemudian yang dimaksud Jasa Konstruksi di dalam PP 51 tahun 2008 adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dengan demikian apabila Rekanan A yang dimaksudkan hanya melakukan pengadaan barang saja dan tidak disertai dengan penyerahan Jasa Konstruksi , maka atas penyerahan barang tersebut tidak terhutang PPh Final dan apabila penyerahan barang tersebut di atas diserahkan kepada Pemungut PPh Pasal 22, maka akan dipungut PPh Pasal 22 sesuai tarif yang berlaku. Lebih lanjut, untuk rekanan B sebagai pelaksana konstruksi terutang PPh Final Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Pasal 5 angka 2 PP 51 Tahun 2008, Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau

b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, apabila kontrak atas Jasa konstruksi dapat dipisahkan antara nilai barang dan nilai jasa yang ditagih, maka PPh Final yang terutang adalah tetap sebesar jumlah pembayaran, yaitu atas barang dan jasa yang diserahkan oleh pihak kontraktor.

Artikel terkait :
- Menjual Rumah Tanpa NPWP
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Menjual Rumah Tanpa NPWP

2009-06-03T20:40:00.002+07:00

detikFinance

Berdasarkan UU Pajak yang terbaru, apakah masih dimungkinkan adanya penjualan rumah tinggal kepada pihak lain tanpa adanya NPWP? Dalam kasus ini yang ingin menjual rumah adalah ibu rumah tangga dan sudah tidak bersuami sehingga tidak mempunyai penghasilan.

Kalau dimungkinkan pajak-pajak apa saja yang dikenakan atas transaksi tersebut?

Jawaban :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang mulai berlaku sejak 9 September 2008 menyatakan bahwa :

BPHTB

Atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menggunakan SSB yang disebabkan adanya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dicantumkan NPWP yang dimilki Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah SSB yang digunakan untuk pembayaran BPHTB oleh WP Orang Pribadi dengan NJOP yang dialihkan kurang dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

PPH

Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, wajib dicantumkan NPWP yang dimiliki WP yang bersangkutan

Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan oleh WP Orang Pribadi dengan jumlah pajak yang harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Mengacu pada ketentuan di atas, maka masih dimungkinkan adanya penjualan rumah tinggal kepada pihak lain tanpa adanya NPWP dalam hal :

WP Orang Pribadi yang menerima pengalihan dengan NJOP yang dialihkan kurang dari Rp 60 juta.
WP Orang Pribadi yang melakukan pengalihan dengan jumlah pajak yang harus dibayar kurang dari Rp 3 juta.

Artikel terkait :
- Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pembelian Rusunami Apakah Kena PPN

2009-05-24T06:14:00.001+07:00

detikFinance

Di pertengahan tahun kemarin saya membeli apartemen bersubsidi (Rusunami), dan dalam proses pembeliannya saya tidak menggunakan KPR melainkan dengan skema tunai bertahap yang mereka berikan.

Secara total yang harus saya bayar yaitu :
Harga Apartemen : Rp 144 juta
Harga View : Rp 9 juta
PPN 10% : Rp 14,4 juta.

Apakah mekanisme ini wajar. Khususnya apakah pembelian apartemen memang di kenakan PPN. Saya baru membeli apartemen lain tetapi bukan yang baru dan tidak dikenakan PPN, sehingga ingin tahu tentang mekanisme ini, terima kasih.

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 1 angka 1huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 , Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) termasuk ke dalam Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa : Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan:

a. luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);

b. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

c. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan

e. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, RUSUNAMI yang Anda beli tidak termasuk ke dalam definisi RUSUNAMI yang termasuk ke dalam kategori dibebaskan dari PPN, sehingga atas RUSUNAMI yang anda beli terutang PPN.

Untuk pembelian Apartemen selain yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori Barang Kena Pajak, sehingga atas penyerahan apartemen selain RUSUNAMI terutang PPN sepanjang di serahkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Artikel terkait :
- Pajak Perusahaan Bangkrut
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Perusahaan Bangkrut

2009-05-14T20:24:00.004+07:00

Detik Finance

Perusahaan tempat saya bekerja bangkrut pada tahun 2006 dan bermaksud untuk menutup perusahaan sekaligus melakukan usul pencabutan PKP dan NPWP. Kami telah memperoleh akte pembubaran perusahaan dan bermaksud membagikan sisa aktiva yang tersedia kepada pemegang saham. Aktiva yang ada berupa sejumlah mesin, tanah dan bangunan.

Jika melalukan permohonan pencabutan NPWP pasti akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh kantor pajak. Untuk itu kami mohon penjelasan obyek pajak apa saja yang timbul dari transaksi likuidasi tersebut, termasuk pembagian/pengalihan aktiva perusahaan dan adakah peraturan perpajakan yang mengatur tata cara likuidasi ?

Jawaban:

Pasal 10 ayat (3) UU PPh No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan peraturan di atas, maka atas permasalahan saudara dimana perusahaan saudara bermaksud membagikan sisa aktiva (mesin, tanah dan bangunan) yang tersedia kepada pemegang saham akan dianggap sebagai transaksi penyerahan barang kena pajak (dengan menggunakan harga pasar) dan kemudian hasil penyerahan tersebut dibagikan sebagai pengembalian modal kepada pemegang saham.

Implikasi perpajakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak dengan harga pasar tersebut adalah sebagai berikut:

a. PPN 16 D (10% dari nilai pasar)

Pasal 16 D UU PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

b. PPh 5% atas pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 71/2008 menyebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Lebih lanjut, Pasal 4 (2) peraturan yang sama menyebutkan bahwa nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila penyerahan tanah dan atau bangunan dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2009, maka PPh 5% atas pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan tersebut dapat diperlakukan sebagai kredit pajak dalam PPh Badan. Apabila penyerahan tanah dan / bangunan dilakukan tanggal 1 Januari 2009 dan setelahnya, maka PPh 5% atas pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan tersebut bersifat final.

c. PPh atas keuntungan penjualan

Keuntungan atas penjualan mesin, tanah dan bangunan dikenakan tarif pajak sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008.

Artikel terkait :
- PPN Sewa Gudang
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

PPN Sewa Gudang

2009-04-30T07:07:00.002+07:00

Detik Finance

Saya memiliki gudang, dan saya menyewakan lebih dari 1 tahun dengan pembayaran tidak sekaligus. Misalnya masa sewa 3 tahun, biaya sewa per tahun Rp 12 juta dengan pembayaran per 3 bulanan, masa sewa dimulai 24 Februari 2009 dan berakhir 23 Februari 2012.

Menurut UU no.18 thn 2000 Pasal 11 Ayat 1 huruf c, saya diharuskan memungut pajak PPN dari penyewa sebesar Rp 3,6 juta yang mana hal itu adalah PPN selama 3 tahun. Apakah demikian? Dan UU nomor berapa yang menyatakan PPN harus saya pungut di depan dari penyewa selama masa sewa 3 tahun tersebut.

Bagaimana dengan pembukuan di pihak kami maupun khususnya di pihak penyewa, dimana apabila PPN tersebut tidak di accrue atau dipergunakan (dengan dilawankan kepada PPN Keluaran) sekaligus oleh penyewa dapat hangus (sepemahaman kami dalam tempo 3 bulan sejak pelaporan)

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18/2000, diatur bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak. Lebih lanjut Pasal 11 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Dalam hal ini, jelas bahwa konsep saat terutangnya PPN adalah menganut prinsip akrual artinya pada saat penyerahan jasa kena pajak atau pada saat pembayaran, mana yang terjadi lebih dahulu.

Adapun pencatatan di dalam pembukuan pada dasarnya mengacu kepada perjanjian sewa yang disepakati pihak pemilik dan penyewa gudang. Jika di dalam perjanjian sewa disebutkan bahwa persewaan gudang dilakukan selama 3 tahun dengan pembayaran (melalui penagihan) dilakukan setiap 3 bulanan di awal masa sewa, maka seharusnya telah dilakukan pencatatan akrual atas transaksi sewa tersebut. Dengan demikian PPN terutang pada saat dilakukan penagihan setiap 3 bulanan terhitung sejak awal masa sewa.

Bila biaya sewa per tahun sebesar Rp 12 juta dengan skema pembayaran sebesar Rp 4 juta setiap 3 bulanan, maka PPN terutang pada saat setiap dilakukan penagihan.

Dalam hal saudara telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka saudara wajib memungut PPN atas transaksi persewaan gudang tersebut dengan menerbitkan faktur pajak.

Lebih lanjut, atas PPN yang dibayarkan oleh pihak penyewa (yang merupakan Pengusaha Kena Pajak) maka dapat dikreditkan di dalam SPT Masa PPN-nya dengan syarat memenuhi ketentuan formal yang diatur di dalam Undang-Undang PPN paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Artikel terkait :
- Pajak Yayasan
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Yayasan

2009-04-09T09:46:00.000+07:00

DetikFinance

Kami yayasan sosial yang memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan. Kami telah memiliki NPWP. Jenis pajak apa saja yang harus dilaporkankan oleh yayasan? Jika yayasan mengadakan suatu pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan, pajak apa saja yang berkenaan..?

Sebagai catatan bahwa yayasan ini merupakan yayasan sosial yang kegiatannya adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan serta bibit perkebunan.

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yayasan atau organisasi yang sejenis adalah Subjek Pajak Pajak Penghasilan.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang yang sama di jelaskan mengenai penghasilan dari yayasan yang bukan merupakan obyek pajak yaitu bantuan atau sumbangan yang diperoleh suatu yayasan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
Selain dari pengecualian objek pajak tersebut maka seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu yayasan merupakan objek pajak dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan diatas, maka terhadap permasalahan saudara dapat kami berikan jawaban sebagai berikut:

1. Pajak yang harus dilaporkan oleh suatu Yayasan adalah:
SPT Tahunan PPh Badan 1771 dan SPT Masa untuk pemotongan bulanan yaitu ps 21, 23, 26 dan 4(2)

2. Untuk sumbangan yang diterima yayasan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut sepanjang tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan sesuai dengan syarat pasal 4(3) UU No. 36 Tahun 2008 maka sumbangan tersebut bukan merupakan objek pajak bagi yayasan. Dan untuk pembayaran yang dilakukan oleh yayasan kepada pembicara atau narasumber maka Yayasan berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika terdapat sumbangan yang diterima oleh yayasan dan merupakan objek pajak maka Yayasan berkewajiban melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan 1771.

Yayasan yang saudara tanyakan merupakan yayasan sosial dan bukan merupakan yayasan pendidikan sehingga perlakuan perpajakan yang berlaku adalah perpajakan umum seperti yang disebutkan diatas. Untuk suatu yayasan pendidikan terdapat penjelasan lebih spesifik tentang penghasilan yang merupakan objek pajak seperti uang pangkal dan SPP.

Artikel terkait :
- Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Jasa Angkutan Umum Apakah Kena PPN ?

2009-03-29T16:26:00.002+07:00

Detik-Finance

Pertanyaan :

Berdasarkan PP 143 th 2000 Pasal 2, dan PP 144 th 2000 pasal 5 dan 13, Apakah perusahaan jasa angkutan umum barang wajib PKP, dan jasa angkutan umum barang kena PPN?

Jawaban :

Jasa angkutan umum orang dan/atau barang barang merupakan jenis jasa yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4A UU PPN jo PP No. 144 Tahun 2000 jo Peraturan Dirjen Pajak No PER-28/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Kepmenkeu No. 527/KMK.03/2003 Tentang Jasa Di Bidang Angkutan Umum di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan PPN (http://www.pb-co.com/pdf/regulations/28-PMK.03-2006.pdf).

Dengan demikian perusahaan jasa angkutan umum tidak wajib mengkukuhkan diri sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3A UU PPN.

Artikel terkait :
- Pajak Transaksi Lembaga Asing
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Transaksi Lembaga Asing

2009-03-22T07:25:00.003+07:00

detikfinance

Pertanyaan :
Perusahaan tempat saya bekerja melakukan transaksi dengan organisasi internasional di mana PPN nya dibebaskan, yang mau ditanyakan:
1. Bagaimana mekanisme pembuatan Faktur Pajaknya dan pelaporannya ?
2. Kenapa organisasi international ada yang memiliki NPWP dan ada yang tidak?
3. Apakah ada dokumen khusus yang harus diminta ke organisasi tersebut ?

Jawaban :

Mekanisme pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, pada dasarnya sama dengan pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP umumnya.

Perbedaannya hanyalah pada keharusan untuk membubuhkan cap 'dibebaskan' sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga adanya perbedaan di dalam pengisian kode transaksi di faktur pajak yang menggunakan kode penyerahan yang mendapat pembebasan PPN.

Selain kode transaksi .......

Selain kode transaksi, kode faktur pajak lainnya sama dengan yang berlaku umum. Sementara mengenai pelaporan Faktur Pajaknya, pada prinsipnya tidak berbeda dari pelaporan Faktur Pajak lainnya.

Berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 574/KMK.04/2000 yang telah diubah terakhir dengan KMK Nomor: 601/KMK.03/2005 ditetapkan organisasi international yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan.

Organisasi internasional tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban untuk memiliki NPWP. Sekalipun dalam praktiknya, beberapa organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan kerap memilih untuk memiliki NPWP.

Sedangkan untuk organisasi-organisasi internasional lainnya yang tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan, tidak mendapatkan pengecualian kewajiban perpajakan sehingga tetap berkewajiban memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk memastikan apakah organisasi tersebut berhak mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan atau tidak, ada baiknya meminta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut diberikan fasilitas PPN dibebaskan.

Sementara untuk memastikan apakah organisasi itu termasuk non Subjek Pajak Penghasilan atau tidak, dalam hal ini ada baiknya juga meminta dokumen yang menjelaskan nama legal organisasi tersebut.

Jika nama legal organisasi itu telah diketahui, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari tahu apakah nama organisasi tersebut ada dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas atau tidak.

Jika nama organisasi itu disebutkan, maka artinya organisasi tersebut memang bukanlah Subjek Pajak Penghasilan. Akan tetapi jika sebaliknya, maka organisasi itu tidak mempunyai alasan untuk tidak ber-NPWP.

Artikel terkait :
- Perhitungan PPh 21 dan PPh 23
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Perhitungan PPh 21 dan PPh 23

2009-03-13T18:28:00.002+07:00

PB-Co - detikFinance

Saya baru tahun ini membuat NPWP pribadi dan agak kesulitan memahami aturan perpajakan. Yang saya tahu bahwa PPh 23 sebesar 4,5% bersifat final, sedangkan PPh 21 bersifat progresif. Tapi saya dengar dari teman saya, bahwa pada pelaporan pajak, jika PPh 21 ditambah PPh 23 melebihi Rp 200 juta, maka WP akan dikenakan pajak progresif dan itu akan mencapai 35%. Benarkah seperti itu?

Jawaban:

Berdasarkan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, yang terakhir dirubah dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tarif PPh Pasal 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Atas pemotongan/pemungutan tersebut bukan bersifat final dan bukti potong yang saudara terima dapat dijadikan sebagai kredit pajak di SPT Saudara. Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 mengacu kepada Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, dimana tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Sampai dengan Rp 50 juta: tarif pajak 5%
di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta: tarif pajak 15%
di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta: tarif pajak 25%
di atas Rp 500 juta: tarif pajak 30%

Artikel terkait :
- Faktur Pajak atas Tagihan Jasa
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Faktur Pajak atas Tagihan Jasa

2009-03-06T19:03:00.002+07:00

PB-Co - detikFinance

Pertanyaan :
1. Jika kantor saya menerbitkan invoice dan Faktur Pajak atas tagihan jasa pada Desember 2008, sedangkan sampai akhir Februari 2009 oleh customer belum dibayar dan belum di berikan bukti potongnya, apakah bukti potong (pph-23) atas penjualan Desember 2008 bisa di kreditkan untuk laporan pajak tahun berikutnya (tahun buku 2009)?

2. Jika Faktur Pajak saya dalam mata uang USD untuk dasar pemotongan PPh-23 apakah berdasarkan kurs saat Faktur Pajak di terbitkan atas saat pembayaran ? Apakah ada dasar hukumnya ? Terima kasih banyak atas jawabannya.

Jawaban: .......

Pasal 28 ayat (1) butir c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa :

"Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23."

Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) butir c tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang saudara terima di tahun 2009 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk tahun pajak 2009 dimana terjadi pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

Adapun mengenai kurs yang digunakan untuk menentukan besarnya dasar pengenaan pajak (DPP) atas pemotongan PPh Pasal 23 adalah kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pemotongan/pemungutan pajak, yaitu tanggal sebagaimana tercantum dalam Bukti Potong.

Artikel terkait :
- Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pembayaran Customer Molor, Bagaimana Faktur Pajaknya?

2009-02-20T08:22:00.000+07:00

PB-Co - detikFinance

Saya bekerja pada perusahaan Jasa , yang mengurusi pembuatan Faktur dan Pembayaran PPN. Setiap pembuatan invoice selalu dilampirkan Faktur Pajak, dimana tanggal Faktur disesuaikan dengan tanggal Pembayaran (Jatuh tempo pembayaran sesuai PO adalah 30 hari ).

Tetapi kebanyakan Customer kami melakukan pembayaran lebih dari 60 hari (terlambat dari tanggal jatuh tempo), kadang ada yg sampai 8 bulan, dimana No. Urut Faktur yg dikeluarkan adalah berurutan, sampai akhir Desember 2008 masih banyak Invoice yang belum dibayar, walaupun kami sudah melakukan penagihan.

Akhirnya Otomatis Faktur yang bersesuaian dengan invoice tersebut yang harusnya sudah dibayar dan dilaporkan pada bulan tersebut (pada saat jatuh tempo) belum bisa dibayarkan dan dilaporkan karena pada kenyataannya belum ada pembayaran untuk invoice tersebut. Pada akhirnya faktur tersebut sudah melewati masa pajak yang sesuai dengan tanggal faktur.

Pertanyaan : Bagaimana mengatasi kasus yang seperti ini, apakah harus ditomboki bayar PPN-nya ataukah menunggu sampai invoice tersebut dibayar oleh customer, ataukah perlu direvisi fakturnya. Padahal untuk mengganti faktur dengan tanggal saat pembayaran otomatis mengubah urutan nomor dan tanggal faktur. Bagaimana solusi untuk ini?

Jawaban:

Mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Dirjen Pajak No.PER 159/PJ./2006 mengenai Saat Pembuatan Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian,dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar (http://www.pb-co.com/pdf/regulations/PER-159-PJ.-2006.pdf) diatur bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam kasus Saudara, apabila Faktur Pajak Keluaran tersebut telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Keluaran tersebut dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada masa pajak yang sama sesuai dengan tanggal penerbitan Faktur Pajak Keluaran walaupun pelanggan saudara belum membayar, PPN atas faktur pajak yang sudah dibuat tetap harus dibayar dan dilapor.

Dengan demikian, dalam hal pelaporan Faktur Pajak Keluaran, sebaiknya saudara tidak menunggu sampai invoice tersebut dibayar oleh pelanggan ataupun melakukan revisi atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan, namun tetap melakukan pelaporan atas Faktur Pajak Keluaran pada masa pajak sesuai dengan tanggal penerbitan Faktur Pajak.

Artikel terkait :
- Seputar NPWP
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Seputar NPWP

2009-02-13T07:26:00.002+07:00

Kamis, 05/02/2009
PB-Co - detikFinance

Ditjen Pajak sedang menggenjot warga untuk memiliki NPWP. Sejumlah ketentuan berkaitan dengan kepemilikan NPWP masih membingungkan. Seperti pajak pesangon dan pembelian properti. Berikut penjelasannya.

Pertanyaan: Seorang karyawan mendapatkan pesangon Rp 100 juta dan karyawan tersebut tidak memiliki NPWP. Apakah pajak atas pesangon nya dikenakan 20% lebih tinggi ?

Jawaban: Berdasarkan PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dalam Pasal 20 ayat (3) diuraikan bahwa pemotongan PPh 21 bagi yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20 persen lebih tinggi, hanya berlaku untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final. Pesangon, pengenaan pajaknya bersifat final ; sehingga 20 persen lebih tinggi tidak berlaku dalam kasus ini. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas pesangon akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pertanyaan: Saya sudah punya NPWP dan apabila ada rumah/harta yang belum saya daftarkan dalam laporan pajak, apa rumah/harta tersebut tidak bisa saya urus proses jual belinya kelak? Beberapa hari terakhir ini saya lihat banyak sekali orang yang melapor hartanya di kantor pajak. Apa sanksinya ya... kalau ada harta yang tidak kita daftarkan?

Jawaban: Bila sudah memiliki NPWP, maka Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan SPT, yaitu dengan melaporkan harta, penghasilan dan kewajiban selama tahun berjalan. Adapun perpajakan kita menganut sistem self assesment, artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung pajak terutangnya sendiri. Sehingga, apabila terdapat harta, penghasilan ataupun kewajiban yang belum dilaporkan, wajib dilakukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2008, tentang Kewajiban Pemillikan NPWP dalam rangka pengalihan hak atas tanah/bangunan, diuraikan bahwa pembeli wajib mencantumkan NPWP-nya dalam SSB pada saat pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, kecuali bila NJOP dan NPOP yang dialihkan kurang dari Rp. 60 juta.

Pihak penjual pun wajib mencantumkan NPWP-nya di SSP ketika melakukan pembayaran PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan, kecuali bila jumlah pajak yang harus dibayarnya kurang dari Rp. 3 juta.

Menjawab pertanyaan Saudara, bila ada penjualan harta yang belum dilaporkan dalam SPT, sebenarnya transaksi jual beli dapat tetap dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan SPT yang self assesment, bilamana tidak dilakukan SPT Pembetulan.

Artikel terkait :
- Pajak Penjualan Saham
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Penjualan Saham

2009-01-30T05:25:00.002+07:00

detikfinance

Pertanyaan :

Sebagian saham perusahaan kami dimiliki oleh perusahaan yang berdomisili di Jepang. Saat ini mereka berniat untuk menjual saham tersebut kepada calon investor lain yang berasal dari Singapura.

Kami ingin menanyakan apakah ada implikasi perpajakan bagi perusahaan terkait dengan transaksi tersebut, mengingat bahwa jual beli saham tersebut merupakan urusan pemegang saham dengan calon investor di luar negeri dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan kami.

Jawaban :

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 434/KMK.04/1999, penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dari penjualan saham perseroan Indonesia dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 5% dari harga jual yang bersifat final. Pemotongan PPh Pasal 26 tersebut dilakukan oleh pembeli yang ditunjuk untuk menjadi pemotong pajak. Apabila pembeli adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka yang harus melakukan pemotongan adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan.

Sekalipun transaksi jual beli tersebut pada dasarnya merupakan transaksi antara pemegang saham dengan calon investor, namun ada implikasi perpajakan yang terkait erat dengan perusahaan. Mengingat transaksi jual beli saham dilakukan antara Wajib Pajak Luar Negeri, dalam hal ini yang berdomisili di Jepang dan Singapura, maka perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 26. Tarif pemotongan PPh yang dikenakan adalah sebesar 5% dari harga jual saham.

Namun demikian, pengenaan pemotongan PPh Pasal 26 tersebut dapat dihindari dengan memanfaatkan pembebasan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang. Pasal 13(2) P3B menyatakan bahwa Indonesia hanya dapat mengenakan pajak atas keuntungan atas pengalihan harta yang diperoleh Wajib Pajak Jepang dari pemindahtangan hak milik atas "harta bergerak" apabila harta bergerak tersebut merupakan bagian dari harta usaha Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dimiliki oleh Wajib Pajak Jepang tersebut di Indonesia. Pasal 13(4) P3B menyatakan bahwa keuntungan dari pengalihan harta di Indonesia (selain harta tidak bergerak atau harta bergerak yang melekat pada BUT di Indonesia) oleh Wajib Pajak Jepang hanya bisa dikenakan pajak di Jepang.

Berdasarkan ketentuan P3B di atas, segala keuntungan yang diperoleh pemegang saham Jepang dari penjualan sahamnya tidak akan dikenakan pajak di Indonesia jika pemegang saham tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan pembebasan berdasarkan P3B tersebut, pemegang saham Jepang harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang berwenang di Jepang kepada perusahaan Anda. Apabila mereka tidak dapat menyerahkan SKD, maka perusahaan Anda harus melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 5% dari nilai jual saham.

Artikel terkait :
- PPh 23 atas Jasa Iklan
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

PPh 23 atas Jasa Iklan

2009-01-28T11:10:00.001+07:00

Wildan Permana - detikfinance

Pertanyaan:

Saya bekerja di media cetak. Dengan dikeluarkannya PER-178/PJ/2006 yang mulai berlaku 1 Januari 2007 sekarang ini, pihak pemasangan iklan akan memotong PPh 23 dengan tarif 4,5 persen atas jasa pemasangan iklan di media cetak.

Pertanyaannya adalah:
1. Apakah atas jasa pemasangan iklan tersebut merupakan obyek PPh pasal 23?
2. Apakah SE-10/PJ.3/1998 mengenai 'Perlakuan Perpajakan Atas Jasa Periklanan' tidak berlaku lagi, karena sudah dikeluarkan PER-178 tadi ?

Jawaban :

Jika kita merujuk pada PER- 178/PJ/2006, kita akan mendapatkan suatu pemahaman bahwa pada dasarnya seluruh jasa menjadi objek pemotongan PPh pasal 23, kecuali yang secara tegas dinyatakan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23.

Pengecualian yang dinyatakan di dalam PER- 178/PJ/2006 tersebut adalah jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dan jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI.

Mengingat bahwa jasa pemasangan iklan tidak termasuk di dalam jenis jasa yang dikecualikan sebagai obyek pemotongan, maka ini berarti jasa pemasangan iklan menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Juga, jasa pemasangan iklan tidak termasuk di dalam jenis jasa yang secara khusus disebutkan di dalam PER- 178/PJ/2006 tersebut. Sehingga jasa pemasangan iklan dapat dimasukkan sebagai jasa lain yang terutang PPh pasal 23 dengan tarif efektif 4,5 persen.

Dengan berlakunya PER- 178/PJ/2006 maka ketentuan yang tingkatannya berada di bawah Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengannya tentu menjadi tidak berlaku, demikian pula dengan ketentuan yang merujuk pada Kep 170/PJ./2002 yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Sepanjang tidak ada ketentuan yang menegaskan berlakunya SE-10/PJ.3/1998 mengenai 'Perlakuan Perpajakan Atas Jasa Periklanan' setelah dikeluarkannya PER- 178/PJ/2006, maka atas jasa pemasangan iklan berlaku ketentuan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif efektif 4,5 persen.

Artikel terkait :
- Pajak Badan Usaha CV
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Badan Usaha CV

2009-01-26T11:03:00.001+07:00

detikfinance

Pertanyaan :

Saya seorang karyawan swasta, dan baru memulai usaha sampingan berbentuk CV. Yang saya mau tanyakan, bagaimana dan apa saja dalam kegiatan usaha saya yang terkena pajak, dan apakah pelaporannya dijadikan satu dengan NPWP pribadi saya yang berstatus karyawan?

Jawaban :

CV merupakan salah satu subjek pajak Badan. Sebagaimana definisi Badan di dalam ketentuan perpajakan sebagai sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Kewajiban perpajakan CV tidak berbeda dengan kewajiban perpajakan wajib pajak badan lainnya, seperti halnya Perseroan Terbatas. Sehingga secara umum CV juga berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya seperti membayar pajak, memotong dan memungut pajak serta melaporkan SPT.

Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan perlakuan khusus atas bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Atas penghasilan tersebut, tidak dikenakan pajak atau tidak termasuk sebagai objek pajak

Bagian laba yang diterima dari CV yang didirikan, harus dilaporkan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi yang biasa Anda laporkan. Apabila Anda hanya bekerja pada satu pemberi kerja, maka Anda dapat menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S dan bagian laba tersebut dilaporkan pada Lampiran III : Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.

Artikel terkait :
- Pindah Rumah, Harus Ganti NPWP ?
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pindah Rumah, Apa Harus Ganti NPWP ?

2009-01-26T10:48:00.001+07:00

Detikfinance

Pertanyaan :

Saat ini saya bekerja di Jakarta sudah 2 tahun, tetapi NPWP masih terdaftar di daerah asal. Selama ini saya melaporkan pajak tahunan masih atas NPWP tersebut.

Sebaiknya, apa yang harus dilakukan ? Apakah NPWP-nya dipindah ke Jakarta saja, karena terus terang saya takut akan sanksi pajak, apalagi disini saya sudah mempunyai rumah walaupun kecil, rumah tersebut apakah harus dilampirkan juga waktu laporan SPT, terus apabila tidak dilaporkan, apakah sanksinya ?

Jawaban :

Di dalam ketentuan perpajakan, dikenal istilah Pemindahan Wajib Pajak, yakni tindakan mencabut Surat Keterangan Terdaftar dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama dan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar oleh Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.

Apabila Anda telah berpindah tempat tinggal, yang biasanya ditandai dengan perubahan KTP ataupun tanda pengenal lainnya, maka Anda diwajibkan untuk mengajukan permohonan pindah dari KPP yang lama ke KPP yang baru sesuai dengan tempat tinggal Anda. Permohonan pindah tidak wajib dilakukan jika perpindahan Anda masih di dalam wilayah kerja KPP yang sama. Namun, Anda tetap harus melakukan perubahan identitas wajib pajak, dalam hal ini alamat wajib pajak ke alamat yang baru.

Mengingat tidak secara tegasnya disebutkan sanksi apabila tidak melakukan pemindahan KPP ataupun perubahan alamat wajib pajak, maka tidak jarang wajib pajak enggan untuk melakukannya. Namun, Anda sudah menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan NPWP sesuai dengan alamat asal.

Perlu untuk dipertimbangkan bahwa saat ini kantor pajak melakukan beragam upaya untuk menambah wajib pajak terdaftar. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tempat rumah kita terdaftar sebagai objek PBB. Tidak menutup kemungkinan Anda akan diberikan NPWP secara jabatan dan atau himbauan untuk melakukan pemindahan NPWP dari KPP tempat tinggal Anda yang baru.

Terkait dengan pelaporan harta di dalam SPT, sudah tentu kita harus melaporkan harta yang kita miliki, termasuk rumah, sekalipun lokasi harta tersebut berada di luar kota atau di luar wilayah KPP tempat kita terdaftar. Jika kita tidak melaporkan rumah tersebut, berarti SPT Tahunan yang kita laporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Merujuk kepada ketentuan perpajakan, terdapat ancaman sanksi pidana jika kita menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian Negara. Jika harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang belum dikenakan PPh, maka hal ini berarti terdapat kerugian negara dari pajak yang seharusnya Anda bayarkan. Sehingga dapat berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana yang sekalipun dalam prakteknya sangat jarang diterapkan oleh kantor pajak.

Artikel terkait :
- Pajak Sumbangan Yayasan
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Sumbangan Yayasan

2009-01-25T07:13:00.002+07:00

Nurul Qomariyah - detikfinance

Pertanyaan:

Untuk mengembangkan kegiatan sosial yang biasa dilakukan di lingkungan perusahaan, maka perusahaan kami membentuk suatu yayasan dan mengalokasikan dana secara rutin setiap tahunnya untuk kegiatan Yayasan tersebut.

Disamping itu, Yayasan juga menerbitkan buku-buku yang dijual secara umum. Apakah ada kewajiban pajak sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan penerbitan buku tersebut ?

Jawaban :

Secara umum, penghasilan yayasan berasal dari sumbangan dan dari kegiatan yang dilakukannya. Penghasilan yayasan yang berasal dari sumbangan dikecualikan dari pengenaan pajak (bukan menjadi objek pajak) sepanjang diterima dari pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dengan yayasan.

Terhadap penghasilan yayasan yang berasal dari kegiatan yang bersifat komersial, seperti penjualan buku, berlaku ketentuan perpajakan yang sama dengan apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh badan usaha.

Seperti kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan atas laba bersih yang diperoleh dan juga kewajiban untuk memungut PPN jika atas kegiatan tersebut terutang PPN dan memenuhi batasan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perlu untuk dicermati bahwa sumbangan yang bukan menjadi objek Pajak Penghasilan adalah hanya atas sumbangan yang memenuhi kriteria tersebut di atas. Seandainya yayasan menerima sumbangan dari pihak yang ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dengan yayasan, maka sumbangan tersebut menjadi terutang Pajak Penghasilan.

Pembentukan yayasan oleh perusahaan berpotensi untuk dianggap adanya hubungan penguasaan antara yayasan yang didirikan dengan perusahaan sebagai pendirinya. Hal ini dipertegas dengan adanya kelaziman penempatan pimpinan perusahaan di dalam yayasan yang didirikan tersebut. Sehingga, dapat dianggap bahwa perusahaan memegang kendali terhadap operasional yayasan tersebut yang akan berakibat pada diperlakukannya sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada yayasan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Artikel terkait :
- Pajak Perusahaan Software
- Perpajakan Program BOS

Pajak Perusahaan Software

2009-01-25T07:05:00.001+07:00

Wildan Permana - detikfinance

Pertanyaan:

Perusahaan saya bergerak di bidang pengadaan software. Untuk pendapatan perusahaan tidak selalu diperoleh setiap bulan. Hal ini tergantung dari setiap proyek yang kami dapat, yang otomatis nilainya tidak selalu sama tiap proyeknya.

Yang saya tanyakan :

1. Bagaimana cara penghitungan pajak pphnya baik pasal 22/25?
2. Bedanya pph pasal 22 dan 25 itu apa?
3. Awal Bulan Oktober kami mendapat surat teguran adanya kurang bayar PPh untuk masa pajak April-Juni yang setelah kami kroscek ternyata ada pada pasal 25 yang belum terbayar. Lalu bagaimana menghitung pajak tersebut, apakah cuma dari pendapatan masa tersebut (April-Juni)?

Jawaban :

Sebelumnya mungkin perlu kami jelaskan sekilas mengenai PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25. PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh Pemungut Pajak berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Contoh PPh Pasal 22 adalah PPh atas impor barang dan PPh atas pembayaran oleh bendaharawan pemerintah.

Ada perbedaan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut untuk setiap Pemungut Pajak, misalkan atas impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2,5% dari nilai impor jika menggunkan Angka Pengenal Impor, untuk pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah dipungut sebesar 1,5% dari harga pembelian barang. Untuk impor barang, PPh Pasal 22 harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Sementara untuk pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah, PPh Pasal 22 terutang dan harus dipungut pada saat dilakukannya pembayaran.

PPh pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. PPh pasal 25 yang dibayarkan tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan pada akhir tahun pajak yang akan dilaporkan di dalam SPT Tahunan.

Perpajakan Program BOS

2009-01-25T06:48:00.000+07:00

Dalam kesempatan ini akan dibahas kewajiban perpajakan untuk pengeluaran-pengeluaran dana BOS.

I. Kewajiban pajak untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Bagi bendaharawan / pengelola dana BOS pada sekolah negeri kewajiban perpajakannya adalah:

1) Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1, 5 persen dari nilai pembelian, tidak termasuk PPN dan menyetorkannya ke kas negara.

Dalam hal nilai pembelian tersebut tidak melebihi jumlah Rp1 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka atas pengadaan atau pembelian barang tersebut tidak dipotong/dipungut PPh Pasal 22.

2) Atas pembelian buku buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, PPN terutang dibebaskan.

3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban bea meterai berkaitan dengan dokumendokumen, seperti kontrak, invoice, atau bukti pengeluaran uang (kuitansi) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah bukan negeri atau pesantren salafiyahadalah:

1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN terutang dibebaskan.

3) Mengawasi agar pemenuhan kewajiban bea meterai berkaitan dengan dokumendokumen seperti kontrak, invoice, atau bukti pengeluaran uang (kuitansi) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada sekolah negeri, sekolah swasta maupun pesantren salafiyah, dialihkan untuk membayar honor tukang bangunan atau tukang kebun yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah.

Semua bendaharawan/ penanggung jawab dana BOS di masing-masing unit penerima dana BOS harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp110.000 dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp1, 1 juta, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

2) Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp110.000, namun jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp1,1 juta, maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp1,1 juta harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 persen atas jumlah bruto upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

3) Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp110.000 dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp1,1 juta maka harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 persen dari jumlah upah harian atau rata-rata upah harian di atas Rp110 ribu.

4) Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp110 ribu dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp1,1 juta, maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp1,1 juta, harus dihitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dengan menerapkan tarif 5 persen atas jumlah bruto upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.